NARASIJURNAL.COM, BUNGO- Rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pendanaan umum dari fraksi-fraksi terhadap laporan keuangan pertanggung jawaban Bupati Bungo tahun anggaran 2020, berjalan lncar di gedung DPRD Bungo, Senin (26/04/2021).
Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Bungo Jumari Ariwardoyo, didampingi oleh Wakil Ketua II Martunis. Hadir Bupati Bungo H.Mashuri, Wabup H.Safrudin Dwi Apriyanto, Sekda H.Mursidi, Asisten dan Staf Ahli Bupati, unsur Forkopimda Bungo dan para anggota Dewan yang hadir.
Dalam sambutan Bupati, seluruh pertanyaan dari fraksi, pihaknya akan terus berupaya akan memberikan jawaban dan klarifikasi terhadap pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bungo.
Salah satu yang ditanggapi oleh Bupati, terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang masih perbincangan hangat ditengah masyarakat.
“Kita tidak bisa pungkiri bahwa aktivitas PETI ini tentu sangat berkompetensi menimbulkan persoalan dan permasalahan, terutama permasalahan soal lingkungan. Untuk itu sesuai kewenangan yang ada, kita harus terus berupaya menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Bungo,” kata Bupati.
Ditambahkan Bupati, Namun demikian terkait kewenangan sebagaimana yang diketahui bahwa, saat ini urusan pertambangan sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.
“Namun kita pun senantiasa selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi terkait pengawasan pembinaan dan penertiban izin pertambangan umum,” cetusnya. (NJ)