NARASIJURNAL.COM, Tanjabbar – Terkait laporan keluhan warga setempat mengenai tidak aktifnya pelayanan puskesmas pembantu (Pustu) di setiap kelurahan atau Desa di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Hal tersebut mendapat tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan Tanjabbar, Rabu (22/12/2021).
Kepala Dinas Kesehatan Tanjabbar dr Hj Andi Pada M Kes melalui Sekretaris Shala Simatupang S.km M.ph Saat di temui oleh tim Narasijurnal.com di ruangannya mengatakan, untuk Pustu emang benar di bawah Dinas Kesehatan tapi itu di bawah Puskesmas, di setiap Puskesmas ada program pembinaan jaringan yaitu Pustu serta jejaring yaitu Puskesmas desa (Pukesdes) atau pun fasilitas kesehatan lainnya yang seharusnya di bina.
“Puskesmas induk seperti Puskesmas satu dan dua yang ada di kota kuala tungkal, masing – mempunyai wilayah yang harus di bina, guna untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan warga setempat”, ucap shala.
Memang di masa pandemi ini kurang kegiatan seperti itu, karna sedang gencarnya untuk penanganan covid 19,jadi kita fokus dalam kegiatan penanganan covid 19 tersebut, sambung Shala.
“Kita juga sudah menyarankan semua yang bertugas di pustu, jika sedang tidak ada di tempat, maka tinggalkan kontak person di pustu sehingga warga bisa menghubungi jika butuh pelayanan kesehatan,” kata Shala.
Tambah Shala, banyak yang harus dibenahi untuk kedepannya, pihaknya akan tetap komitmen dalam menangani masalah seperti ini sehingga kedepan nya lebih baik lagi dalam melayani warga masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan di kabupaten Tanjabbar. Jika dilihat dari letak geografis tentang kepadatan penduduk yang jauh dari akses pelayanan kesehatan
“Sebelum masa pandemi itu sering ada pukesmas keliling (pusling), tetapi dengan kendala masa pandemi ini,mereka fokus untuk menangani pandemi seperti pencarian data covid dan pelaksanaan vaksin, kegiatan ini yang menjadi kendala untuk program pusling tersebut,” sebut Shala.
Harapannya, Mudah – mudahan keadaan pandemi sudah berlalu, program tersebut pasti akan aktif kembali, karna Puskesmas tersebut ada standar akreditasinya, dan itu harus dilakukan Puskesmas tersebut.
Itu merupakan elemen elemen dalam penilaian dari Puskesmas tersebut seperti pustu serta Puskesdes untuk melakukan pembinaan yang langsung di nilai oleh kementrian ke Pukesmas untuk mendapatkan akreditasi
“Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan sertifikat dari kementerian, jadi karna pandemi ini lah mungkin mereka tidak aktif,akan tetapi akan kami himbau nantinya setelah pandemi ini berlalu. Apabila pandemi berlalu, mereka yang bertugas tidak aktif juga, kita akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Shala (Fir/NJ).