NARASIJURNAL.COM – DHARMASRAYA Sungguh sangat disayangkan saat pelantikan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya periode ke 2024-2029, pada hari Rabu, (14/08/24). Para awak media yang bertugas di Kabupaten Dharmasraya tidak dapat meliput, atau menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik.
Dan lebih sangat disayangkan, Plt Ketua PWI Kabupaten Dharmasraya, Yahya yang mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri sekaligus meliput acara yang paling bersejarah dalam lima tahun sekali. Tidak mendapatkan tempat duduk, dan terkesan dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.
Bahkan terjadi miss komunikasi dengan Sat Pol PP, untuk tidak berada di area peliputan. Sungguh sangat disayangkan sekali, tidak ada ruang dan tempat untuk wartawan Dharmasraya untuk meliput momen bersejarah tersebut.
“Sungguh sangat disayangkan protokoler DPRD dinilai tidak siap untuk mempersiapkan acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya. Karena tidak ada, ruang untuk wartawan lokal meliput. Padahal, suksesnya acara ini berkat publikasi dari para awak media,” Kata Plt Ketua PWI Kabupaten Dharmasraya.
Dan lebih disayangkan lagi, Sat Pol PP mengusir para awak media lokal dengan cara yang tidak sopan. Hal ini membuktikan bahwa kebobrokan Protokoler yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya punya undangan khusus padahal, diundang langsung oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya. Tapi sayang sekali, kursi untuk Ketua PWI saja tidak ada. Makannya saya berdiri bersama-sama dengan kawan-kawan lainnya, tapi sayang sekali semua wartawan lokal diusir dengan cara yang tidak mengenakan,” Kata Yahya dengan tegas.
Semoga kedepannya, saat acara acara besar seperti ini semuanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada lagi yang dikecewakan. Terutama para jurnalis yang memang bertugas untuk meliput kegiatan besar tersebut.
“Saya berharap, para awak media ini harusnya sedikit dihargai dan berikan keleluasaan untuk menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik. Tanpa adanya media, masyarakat tidak akan pernah tau dan mendapatkan informasi penting. Seperti momen yang penting, saat ini. Harusnya berikan kebebasan untuk kami berkarya,” Tegasnya lagi.
Sedangkan menurut Korda Singgalang sekaligus salah satu pengurus PWI periode 2019-2023, Roni Aprianto, seharusnya DPRD ini mempersiapkan acara perhelatan besar ini dengan sangat matang berupa kursi undangan. Tempat untuk masyarakat umum agar sidang paripurna dapat berjalan dengan tertib. Tidak terjadi insiden miss komunikasi antara Sat Pol PP dengan insan pers.
Tak kalah pentingnya lagi, PWI sebagai wadah resmi dan undangan khusus oleh DPRD untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD tidak mendapatkan tempat duduk.
“Kami sangat menyesalkan Plt Ketua PWI yang diundang secara khusus, sama dengan forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan undangan VIP lainnya harusnya mendapatkan perlakuan yang sama, yakni tempat duduk khusus untuk Ketua PWI Dharmasraya,” Ujar Korda Singgalang sekaligus salah satu pengurus PWI periode 2019-2023, Roni Aprianto.
Menurutnya, di sidang paripurna resmi lainnya seperti HUT Kabupaten Dharmasraya, PWI diundang dan mendapatkan kursi khusus. Sejajar dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat.
“Kalo memang tidak ada kursi khusus tidak diundang pun tidak apa-apa. Bahkan dalam Paripurna tersebut, para awak media tidak diberikan ruang untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Seperti mengambil foto. Ini menandakan protokoler dalam mempersiapkan kegiatan ini tidak profesional,” Tegasnya lagi.
Perlu diketahui, bahwasanya insan pers adalah pilar kelima demokrasi. Artinya, negara ini kokoh karena adanya pilar kelima tersebut.
“Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hari Pers Nasional 2019 di Kalimantan Selatan, bahwa wartawan bisa menghancurkan negara dengan karya jurnalistik nya. Begitu juga sebaliknya, bisa memperkokoh negara dengan tulisannya,” Pungkasnya.
Sedangkan pengusiran sejumlah wartawan yang meliput di gedung DPRD tersebut dilakukan oleh salah seorang oknum Pol PP, yang mengatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan perintah dari atasan dan sekretariat DPRD. Bahkan dengan tegas dirinya mengatakan bahwa, jika tidak suka, silahkan lapor dan proses saya.
“Saya hanya menjalankan tugas, jika tidak senang silakan proses. Yang jelas, jangan berdiri disini, silakan keluar,” tegasnya sambil menantang.(mde)
